Skip to content

The Wrong Person in the Wrong Place

26 Februari, 2012

Pendidikan menjadi salah satu bidang yang diotonomikan di tingkat kabupaten/kota (UURI No 32 tahun 2004) yang harapannya, perangkat hukum itu mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususannya. Akan tetapi yang terjadi yang terjadi justru sebaliknya. Otonomi pendidikan ternyata melahirkan sejumlah persoalan baru, dari masalah sarana prasarana sampai ketenagaan (pendidik/ tenaga kependidikan).

Pendidikan mulai dipolitisasi. Kebijakan yang terkait dengan ketenagaan sering mengabaikan peraturan yang berlaku. Pengangkatan, mutasi, maupun promosi pejabat dinas pendidikan, misalnya, sering dilakukan bupati/ wali kota sebagai alat balas budi kepada tim sukses. Sebagai akibatnya banyak terjadi the wrong person in the wrong place. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional menjadi terganggu, karena sering terjadi pengambilan kebijakan bidang pendidikan tidak sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Sementara itu juga tidak sedikit masyarakat pendidikan merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang sangat mempengaruhi kinerja mereka.

Dampak lain dari otonomi daerah juga menjadikan sektor pendidikan tak berkembang, sebab pemerintah daerah bisa saja tidak memenuhi tanggung jawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara tepat seperti diungkapkan oleh Marzuki Ali, ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (Republika, 2012). Dikatakan juga bahwa anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum dapat diimplementasikan secara seimbang dan tepat di daerah.

Solusi:

Kondisi seperti ini sebenarnya sudah diketahui oleh semua pihak. Mendiknas telah beberapa kali mengeluarkan regulasi untuk mengatasinnya, namun tidak mampu melawan arogansi bupati/ wali kota. Wacana menarik kembali kewenangan daerah dalam bidang pendidikan, menjadi kewenangan pemerintah pusat juga dilontarkan mendikbud . Apakah ini menjadi solusi ampuh untuk mengurai masalah pendidikan pada era otonomi daerah?

Berikut ini beberapa solusi yang patut dipertimbangkan

  1. Optimalisasi pelaksanaan sentralisasi standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi pejabat di lingkungan dinas pendidikan.

Dua tahun pasca diundangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, belum mendapatkan tanggapan positif dari sebagian besar bupati dan walikota. Bebetapa daerah yang menjadi pilot project pun belum sepenuh hati melaksanakannya.

Di dalam permendiknas itu disebutkan dahwa untuk menduduki jabatan tertentu seseorang harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya (the right person) dan harus ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang keahliannya (the right place). Kepala sekolah, misalnya, harus menguasai bidang pendidikan baik akademik maupun manajemen pendidikan. Kepala sekolah harus dijabat oleh seorang yang telah berpengalaman sebagai guru. Sebelum mendapatkan tugas sampiran sebagai kepala sekolah seorang guru juga wajib memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang mekanismenya diatur dalam permendiknas nomor 28 tahun 2010. (Anonim, 2010)

Untuk mempercepat pelaksanaan permendiknas nomor 28 tahun 2010 tersebut perlu diadakan kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif dengan menteri dalam negeri dan mentri agama, yang akan mendorong perubahan perda/perwal tentang mekanisme pengangkatan guru debagai kepala dekolah dan madrasah.

2. Transparansi profil pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Ketika ada pergantian pejabat, kita sering mendengar ungkapan, “Lho kok dia,…lho kok bukan anu…”  Hal ini disebabkan referensi kebanyakan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kondisi riil dalam keseharian dilapangan, sementara pertimbangan politis sangat berbeda. Pendataan, penyimpanan data dan update data profil pendidik dan tenaga kependidikan sangat lemah. Kelengkapan dan format isian data hanya berlaku untuk sekali dan satu tujuan tertentu saja. Begitupun dengan penyimpanannya. Media dan lokasi penyimpanan masih jauh dari mudahnya di perbarui yang bersangkutan maupun instansinya. Data profil pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat diakses oleh umum baru merupakan sesuatu wacana dan masih dalam angan-angan pihak tertentu saja. Mungkin juga sengaja tidak dikembangkan karena mengganggu kepentingan politik pejabat di tingkat kabupaten kota.

Agar penempatan pejabat di lingkungan pendidikan sesuai bidang dan jabatannya, publikasi profil pendidik dan tenaga kependidikan mutlak diperlukan. Dengan ini masyarakat dapat menilai dan memantau kelayakan seseorang dalam jabatan tertentu. Di dalam profil dapat diketahuai siapa memiliki pengalaman kerja di mana berapa tahun, memiliki kompetensi dan keahlian apa saja,  dan sebagainya.

3.Peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Aturan perundangan telah dibuat dengan cermat, tepat dan menyeluruh, pejabat yang berwenang berusahan mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi bila masih ada warga masyarakat yang tidak peduli dan tidak sadar tentang potensi diri dan posisinya di antaran sejawatnya, maka masih mungkin terjadi penyuapan untuk suatu jabatan tertentu. Dengan demikian kesadaran dan kepedulian masyarakat mutlak ditingkatkan sehingga semua berjalan sesuai peraturan yang berlaku untuk percepatan pencapaian tujuan pendidikan kita.

Semoga.

2 Komentar leave one →
  1. arsida permalink
    26 Februari, 2012 12:53 pm

    setuju, Semoga segera terrealisir

  2. 15 Maret, 2012 3:13 am

    Inilah wajah kita, bangsa yang kaya raya, tetapi sinergitas semua lini kurang terbangun dengan baik. Kepsek sebagai penanggungjawab pengelolaan BOS sering merasa gundah ketika ingin mewujudkan optimalisasi pemanfaatan BOS sesuai tujuannya dikarenakan adanya peraturan di tingkat daerah yang dirasa kurang “sejiwa” dengan Roh BOS itu sendiri.
    Terkait dengan kompetensi Kepsek seperti penulis sajikan di atas, kepsek sebagai “kuasa Pengguna Anggaran” dengan tunjangan tidak lebih dari 170 rb/ bulan, haduh….. pada hal selalu diperhadapkan dengan resiko keuangan yang kritis, apakah ini termasuk dalam lingkaran permasalahan komplek dan strategis yang penulis sajikan di atas yha ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: