Skip to content

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

26 Agustus, 2010

Banyak pertanyaan tentang seperti apa format RPP yang benar. Sebenarnya tidak ada format yang paling benar. Semua diserahkan kepada guru. Namun demikian ada rambu-rambu

1. “Setidak-tidaknya memuat…” (Lihat standar proses + Buku saku KTSP 2009)

  • Identitas Mata Pelajaran
  • Alokasi waktu
  • Standar Kompetensi
  • Kompetensi Dasar
  • Tujuan Pembelajaran
  • Materi pembelajaran
  • Metode Pembelajaran
  • Sumber Belajar
  • Penilaian Hasil Belajar (Pada penilaian ini harus lebih rinci dari pada yang tertera pada silabus)

Bagaimana menyusun perencanaan penilaian dalam RPP? (Buku saku KTSP tahun 2009 Pertanyaan No 120.)

Penilaian dalam RPP mengacu pada penilaian yang terdapat dalam silabus tetapi harus lebih rinci dan lengkap. Penilaian dalam silabus hanya dituliskan teknik dan bentuk penilaian atau teknik penilaian, bentuk penilaian, dan contoh instrumen/soal, dalam RPP semua instrumen/soal ditulis lengkap (disertai kriteria penilaian) sesuai KD dan indikator dalam RPP.

2. Mudah dibuat, dilaksanakan, dicek keterlaksanaannya

3. Memuat Budaya karakter bangsa, Ekonomi kreatif dan Pendidikan kewirausahaan (yang terdapat pada masing-masing mapel)

Adapula yang bertanya apa bedanya antara Indikator dan Tujuan pembelajaran, apakah harus ditulis keduanya? Apakah bedanya indikator pencapaian dan indikator penilaian?

Contoh yang tertuang pada Model Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (BSNP 2008) dan Buku saku KTSP 2009 semua ditulis, hanya penempatannya yang berbeda. Tujuan Pembelajaran ditulis setelah KD, sedangkan Indikator ditulis pada (Kisi-kisi) Penilaian.

Kalau memang Tujuan dan Indikator memuat esensi yang sama (yang beda redaksinya) mengapa repot-repot dibuat berbeda?

Kalau memang Indikator Pencapaian dan Indikator penilaian boleh sama, apakah tidak lebih baik sama. Mudah membuatnya, mudah mengeceknya, iya kan?

Yang perlu diingat bahwa INDIKATOR harus operasional, cukup dan mencukupi untuk /sebagai PENANDA ketercapaian Kompetensi Dasar.

Contoh Format RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP) Nomor: ……

SMP/MTs.                        : ……………………………..

Mata Pelajaran               : ……………………………..

Kelas/Semester              : ……………………………..

Alokasi Waktu                : ….. x  40 menit (…  pertemuan)

Pertemuan Ke ….– ke …..

A. Standar Kompetensi    : ……………………………..

B.  Kompetensi Dasar        : ……………………………..

C.  (Indikator                        :  ……………………………..)*)

D.  Tujuan Pembelajaran : ……………………………..

E.  Materi Pembelajaran : ……………………………..

F.  Metode Pembelajaran : ……………………………..

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : ……………………………..

  • Pertemuan 1
  1. Pendahuluan
  2. Inti
    • Eksplorasi
    • Elaborasi
    • Konfirmasi

3. Penutup

  • Pertemuan  2
  1. Pendahuluan
  2. Inti
    • Eksplorasi
    • Elaborasi
    • Konfirmasi

3. Penutup

  • Dst.

H.  Sumber Belajar

I.  Penilaian

  1. Kisi-kisi
Indikator *) Teknik Bentuk Jumlah Soal No. Soal Kunci

2. Instrumen

3. Pedoman penilaian / Rubrik

    Pengesahan ( Tanda tangan Penyusun dan Kepala Sekolah)

    Lembar Kontrol Pelaksanaan

    Pertemuan Ke Kelas Keterangan
    VII A VII B VII C VII D VII E VII F
    1 1-8-09 1-8-09 4-8-09 4-8-09 6-8-09 6-8-09
    2 5-8-09 5-8-09 7-8-09 7-8-09 9-8-09 9-8-09
    Dst
    Ulangan Harian 11-8-09 11-8-09
    Remidial
    2 Komentar leave one →
    1. mahasiswa UIN permalink
      14 Oktober, 2011 6:42 pm

      untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,seperti yang tertera dalam pembukaan UUD,pemrintah perlu membiayai pendidikan untuk kalangan tidak mampu sampai perguruan tinggi.dan anggran sekurang-kurangnya 20% dari APBD harus di keluarkan untuk pendidikan.seperti halnya di kab bondowoso telah mengadakan program meringankan pembiayaan masyarakat miskin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.mohon untuk jadi bahasan dan pertmbangan.terimakasih.

      • 2 April, 2012 3:41 am

        Betul,
        Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
        terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
        dengan lima belas tahun. (UUSPN, 2003 pasal 11 ayat 2)
        tetapi pada pasal lainnya dikatakan bahwa

        Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan
        penyelenggaraan pendidikan. Pasal 6 ayat 2

        Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
        lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 34 ayat 3

        Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
        pemerintah daerah, dan masyarakat.Pasal 46 ayat 1

        Jadi pendidikan memang menjadi tanggungjawab bersama

        Kadang-kadang “syarat dan ketentuan berlaku” tidak dipahami oleh kedua belah pihak, misalnya, kalau ada orang tua yang menjadi bagian dari masyarakat yang sebenarnya mampu dan ingin menyumbang untuk sekolah, terkena pukul rata “harus tidak membayar”
        atau sebaliknya bila beasiswa bisa diambil dengan syarat prestasi tertentu, tidak bisa diambil karena tidak bisa memenuhi syarat. lalu orang mengatakan tidak adil.

        Apakah yang namanya adil itu sama rata atau secara proporsional?
        Hak dan tanggung jawab haruslah dimengerti dan dijiwai oleh semua pihak.
        Juga alur logika juga harus berjalan, misalnya, orang yang mengaku miskin, dengan sumber dana yang kurang, harus mengimbangi dengan effort yang tinggi. ini yang sering dilupakan.

        Kami tunggu untuk tulisan yang berisi konsep pendidikan yang berkeadilan.
        Terima kasih

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: